BAB
I
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang
Di
masyarakat Indonesia, kepedulian terhadap hubungan pendidikan dan politik sudah
mulai berkembang dalam wacana publik. Walaupun belum menjadi satu bidang kajian
akademik. Publikasi berbagai seminar ataupun diskusi yang mengangkat tema
tentang pendidikan dan politik masih kurang terdengar. Jika adapun, fokus pembahasannya
belum begitu menyentuh atau mengutamakan aspek-aspek substantif hubungan politik
dan pendidikan, pembahasannya hanya masih pada seputar aspek-aspek ideologis
politik pendidikan. Walaupun demikian, keyakinan akan adanya hubungan yang tak
terpisahkan antara politik dan pendidikan sudah mulai terbentuk.
Melalui
pendidikan seorang siswa akan paham secara tidak langsung mengenai seluk beluk
politik. Begitu pula sebaliknya, bahwa dunia politik adalah salah satu sarana
untuk rnengaplikasikan berbagai ilmu yang telah didapat siswa melalui dunia pendidikan.
Para siswa tidak bisa acuh tak acuh begitu saja terhadap segala sesuatu yang
terjadi di luar dunia sekolahnya.
B. Rumusan
Masalah
Adapun rumusan masalah ini yang
timbul dari latar belakang di atas, maka yang menjadi
rumusan masalah pada penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:
1.
Apa yang dimaksud dengan politik pendidikan?
2. Bagaimana
hubungan antara ilmu politik dengan pendidikan?
3. Apa
fungsi dari politik pendidikan?
4. Bagaimana
pengaruh politik dalam pendidikan?
C. Tujuan
1. Untuk
mengetahui pengertian dari politik dan pendidikan
2. Untuk
mengetahui hubungan ilmu politik dengan pendidikan
3. Untuk
mengetahui fungsi politik pendidikan
4. Untuk
mengetahui pengaruh politik dalam pendidikan
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian
Politik Pendidikan
Istilah
pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar
“didik” (mendidik). Dalam pengertian yang sederhana dan umum makna pendidikan
sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi
pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di
dalam masyarakat dan kebudayaan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan
nilai-nilai dan norma-norma serta mewariskannya kepada generasi berikutnya
untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses
pendidikan.
Sedangkan
politik adalah proses pembentukan kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain
berwujud proses pembuatan keputusan,
khususnya dalam negara.
Dengan
demikian, politik pendidikan ialah segala kebijakan pemerintah disuatu negara
dalam bidang pendidikan yang berupa peraturan perundangan atau lainnya untuk
menyelenggarakan pendidikan demi tercapainya tujuan negara. Berdasarkan
pengertian tersebut, maka politik pendidikan mengandung lima hal, antara lain;
yang pertama, politik pendidikan
mengandung kebijakan pemerintah suatu negara yang berkenaan dengan pendidikan. Kedua, politik pendidikan bukan hanya
berupa peraturan perundangan yang tertulis, melainkan juga termasuk kebijakan
lainnya. Ketiga politik pendidikan
ditujukan untuk mensukseskan penyelenggaraan pendidikan. Keempat, politik pendidikan dijalankan demi tercapainya tujuan
negara, dan kelima, politik
pendidikan merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan suatu sistem negara.
B. Hubungan
Antara Ilmu Politik Dengan Pendidikan
Pendidikan
dan politik merupakan dua elemen yang sangat penting dalam sistem sosial
politik suatu negara. Bila tidak ada pendidikan tidak akan ada orang-orang yang
mampu menjalankan dan mengelola dunia pemerintahan ataupun dunia politik, dan
sebaliknya jika tidak ada politik, pendidikan tidak akan mampu berjalan karena
berkurangnya aspek-aspek pendukung seperti sarana dan prasana pendidikan yang
disebabkan tidak adanya pengelola uang negara maupun kebijakan-kebijakan yang
mendukung terselenggaranya proses pendidikan. Selain saling berkaitan, kedua
elemen ini juga memiliki hubungan yang
fungsional.
Perkembangan
kegiatan-kegiatan dalam bidang pendidikan banyak dipengaruhi oleh para penguasa
dan para penguasa memerlukan hubungan yang baik dengan institusi-institusi
pendidikan untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Institusi pendidikan yang ada
dalam masyarakat dapat berfungsi sebagai alat kekuasaan dalam upaya membentuk
sikap dan keyakinan politik yang dikehendaki. Berbagai aspek pembelajaran,
terutama kurikulum dan bahan-bahan bacaan, sering kali diarahkan atau
dimasukkan konten-konten kepentingan politik tertentu misalnya, dijadikan
sebagai media sosialisasi politik. Pemimpin politik sangat
menyadari fungsi pendidikan dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Mereka melakukan
berbagai cara untuk mengontrol sistem pendidikan dan memasukkan pesan-pesan
politik melalui metode bahan ajar pendidikan.
Tidak dapat
dipungkiri bahwa lembaga pendidikan merupakan salah satu konstalasi politik.
Lembaga-lembaga dan proses pendidikan menjalankan sejumlah fungsi politik yang
signifikan, yang terpenting dari fungsi-fungsi tersebut bahwa sekolah-sekolah
dan lembaga pendidikan lainnya menjadi agen-agen sosialisasi politik. Lembaga-lembaga
pendidikan menjadi tempat dimana individu-individu, terutama anak-anak dan
generasi muda, mempelajari sikap-sikap dan perasaan tentang sistem politik, dan
sejenis peran politik yang diharapkan dari mereka.
Budaya politik dibentuk dan dikembangkan
oleh pelaku politik dan apa yang akan ditentukan oleh pelaku politik sebagai
ciri-ciri utama budaya politik mereka sampai batas tertentu, dipengaruhi oleh
pendidikan mereka. Jadi hubungan antara budaya politik dan pendidikan bersifat
tidak langsung. Ini berarti pendidikan tidak secara final membentuk pelaku
politik. Akan tetapi, pendidikan memberi dasar-dasar kepada tiap calon pelaku
politik.
Budaya politik seseorang atau masyarakat
sebenarnya berbanding lurus dengan tingkat pendidikan seseorang atau masyarakat
itu sendiri. Hal itu dapat dipahami dengan mengingat semakin tinggi kesempatan
seseorang atau masyarakat mengenyam pendidikan, semakin tinggi pula seseorang
atau masyarakat itu memiliki kesempatan memahami, membaca, mengevaluasi,
sekaligus mengkritisi ruang idealitas dan realitas politik. Maka, kunci
pendidikan politik masyarakat sebenarnya terletak pada politik pendidikan
masyarakatnya itu sendiri.
Hubungan
erat antara pendidikan dengan politik dapat memberikan dampak positif dan
negatif bagi perkembangan pendidikan. Dampak positif yang dapat dihasilkan dari
hubungan keduanya adalah pemerintah sebagai pemegang peranan penting dalam
politik dapat memberikan subsidi kepada pendidikan. Dengan adanya subsidi
tersebut pendidikan bisa berkembang sebagaimana mestinya. Jika pemegang
tanggung jawab pendidikan dalam politik tidak mempunyai kompeten dalam bidang
pendidikan, maka sudah pasti ini sangat membahayakan pendidikan. Akan tetapi
jika orang yang memegang amanah untuk mengembangkan pendidikan dalam sistem
pemerintahan suatu negara adalah orang yang amanah serta mempunyai kapabilitas
di bidang pendidikan maka ini sangat memungkinkan untuk memberikan kontribusi
besar dalam pengembangan pendidikan.
Maka
pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku dan
moralitas masyarakat di suatu Negara. Begitu juga sebaliknya, perilaku politik
di suatu negara memberikan karakteristik pendidikan di negara tersebut.
Terlepas
dari itu semua, Jika kita melihat realitas politik di Indonesia saat ini, maka
hendaknya pendidikan dijadikan satu hal yang netral, ini dimaksudkan untuk
menghindari terjadinya penyalahgunaan lembaga pendidikan sebagai penyalur dari
kepentingan politik tertentu. Selain itu, jika pendidikan tidak dinetralisir
dari dunia politik, maka kepentingan politik akan dimasukkan ke dalam lembaga
pendidikan. Dan ini akan memecahkan konsentrasi lembaga terhadap pendidikan,
yang pada akhirnya akan merusak nilai-nilai mulia pendidikan.
C. Fungsi
Politik Pendidikan
Fungsi
pendidikan politik sangat penting karena pendidikan politik meningkatkan
pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik yang nantinya
akan mendorong timbulnya kesadaran politik secara maksimal dalam suatu sistem
politik.
Politik
pendidikan mempunyai dua tujuan utama yaitu, pertama, fungsi pendidikan politik ialah untuk mengubah dan
membentuk tata perilaku seseorang agar sesuai dengan tujuan politih yang dapat
menjadikan setiap individu sebagai partisipan politik yang bertanggung jawab. Kedua, fungsi pendidikan politik dalam
arti yang lebih luas untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang sesuai
dengan tuntutan politik yang ingin diterapkan.
Inti
dari pendidikan politik adalah mengenai bagaimana rakyat direkrut dan
disosialisasikan. Maka, fungsi dari politik pendidikan adalah untuk menjelaskan
proses perekrutan dan upaya sosialisasi terhadap rakyat untuk mengerti mengenai
peranannya dalam sistem politik serta agar dapat memiliki orientasi pada sistem
politik.
Fungsi
yang disampaikan di atas terlihat lebih mengutamakan fungsi politik pendidikan
dalam mengubah tatanan masyarakat yang ada menjadi lebih baik dan lebih
mendukung tercapainya proses demokrasi. Sedangkan fungsi pendidikan politik
bagi individu itu sendiri antara lain adalah:
1. Peningkatan
kemampuan individu agar setiap orang mampu berpacu dalam lalu lintas
kemasyarakatan yang menjadi semakin penuh sesak oleh dampak-dampak dari berbagai
macam-macam penyakit sosial.
2. Fungsi
pendidikan politik bagi individu yang tertera di atas tidak hanya mengubah individu
itu sendiri tetapi juga membentuk individu yang baru. Dalam artian bahwa seorang
individu dengan melalui pendidikan politik tidak hanya memiliki pengetahuan dan
pemahaman tentang politik tapi juga mempunyai kesadaran dan sensitifitas dalam
berpolitik yang direalisasikan dalam bentuk perbuatan yaitu dengan ikut
berpartisipasi atau ditunjukkan dengan sikap dan perilaku politif yang lebih
luas dalam usahanya untuk mencapai tujuan politik.
D. Pengaruh
Politik Dalam Pendidikan
Menurut
Albernetty dan Combe, hubungan timbal balik antara pendidikan dan politik dapat
terjadi melalui tiga aspek yaitu:
1. Pembentukan
sikap kelompok (Group Attitude)
Pembentukan sikap
kelompok, dalam arti rakyat Indonesia telah menjadi korban imperialisme budaya,
sehingga mereka cenderung menginginkan sistem pendidikan secara terpisah, maka
dari itu timbul dua sistem yaitu:
§ Sistem
keagaman Islam
§ Sistem
non keagamaan Islam
Maka lahirlah sekolah
Islam, sekolah Kristen dan lain-lain.
2. Masalah
pengangguran (Unemployment)
Dalam dunia politik
seseorang itu disyaratkan harus mempunyai pendidikan yang cukup tinggi karena
hanya publik yang terdidiklah yang di minta turut serta bertanggung jawab dalam
pembangunan bangsa. Sedangkan bagi mereka yang berpendidikan rendah atau tidak
mempunyai skill maka mereka dibiarkan menjadi pengangguran atau tidak
diikutsertakan dalam proses pembangungan bangsa.
3. Peranan
politik kaum cendekiawan (The Political Role
Of The Intelligentsia).
Dalam arti para
cendekiawan mempunyai peranan penting dalam politik, karena merekalah salah
satu yang menjalankan roda pemerintahan dan mereka pulalah yang mempengaruhi
maju mundurnya politik dalam suatu Negara. Karena yang dinamakan cendekiawan
pasti dia adalah orang yang berasal dari kalangan ilmuan pendidikan yang sangat
baik. Sehingga dia memiliki peran dalam dunia politik, yang dimana proses dan
lembaga-lembega pendidikan memiliki banyak dimensi dan aspek politik. Sedangkan
lembaga-lembaga tersebut mempunyai fungsi penting dalam sistem politik dan
terhadap perilaku politik dalam bentuk yang berbeda-beda.
Terdapat
pula salah satu bukti pengaruh politik terhadap pendidikan yaitu berupa krisis
yang dihadapi oleh Negara secara langsung dan vital, hal tersebut sangat
mempengaruhi sistem pendidikan karena sistem pendidikan;
§ Menyediakan
tenaga kerja terlatih dan menghasilkan pengetahuan teknis untuk sistem ekonomi.
§ Merupakan
mekanisme yang nyaman, yakni dapat digunakan oleh Negara untuk mendomentrasikan
kontrol rasional terhadap kejadian-kejadian ekonomi melalui perencanaan tenaga
kerja dan rasio pengeluaran pribadi dan publik.
§ Merupakan
agensi penting sosialisasi dalam rangka melegitimasi tatanan ekonomi dan
politik.
§ Merupakan
krusial dalam pengembangan motivasi dan komitmen dikalangan generasi muda.
Dari adanya bukti di atas terlihat jelas
bahwa antara politik dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan. Walaupun pada dasarnya satu sama lain berlawanan arah, akan tetapi
masing-masing mempunyai satu tujuan. Seperti halnya uang koin, antara lambang
mata uang yang depan dengan yang belakang berbeda arah, tetapi kaduanya
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Daftar
Pustaka
Purwanto Nanang,
Pengantar Pendidikan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014
Budiardjo
Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2015
Tidak ada komentar:
Posting Komentar