Laman

Jumat, 17 Juni 2016

Politik dalam Sistem Pendidikan


BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
Di masyarakat Indonesia, kepedulian terhadap hubungan pendidikan dan politik sudah mulai berkembang dalam wacana publik. Walaupun belum menjadi satu bidang kajian akademik. Publikasi berbagai seminar ataupun diskusi yang mengangkat tema tentang pendidikan dan politik masih kurang terdengar. Jika adapun, fokus pembahasannya belum begitu menyentuh atau mengutamakan aspek-aspek substantif hubungan politik dan pendidikan, pembahasannya hanya masih pada seputar aspek-aspek ideologis politik pendidikan. Walaupun demikian, keyakinan akan adanya hubungan yang tak terpisahkan antara politik dan pendidikan sudah mulai terbentuk.
Melalui pendidikan seorang siswa akan paham secara tidak langsung mengenai seluk beluk politik. Begitu pula sebaliknya, bahwa dunia politik adalah salah satu sarana untuk rnengaplikasikan berbagai ilmu yang telah didapat siswa melalui dunia pendidikan. Para siswa tidak bisa acuh tak acuh begitu saja terhadap segala sesuatu yang terjadi di luar dunia sekolahnya.

B.     Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah ini yang timbul dari latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:
1.      Apa yang dimaksud dengan politik pendidikan?
2.      Bagaimana hubungan antara ilmu politik dengan pendidikan?
3.      Apa fungsi dari politik pendidikan?
4.      Bagaimana pengaruh politik dalam pendidikan?

C.     Tujuan
1.      Untuk mengetahui pengertian dari politik dan pendidikan
2.      Untuk mengetahui hubungan ilmu politik dengan pendidikan
3.      Untuk mengetahui fungsi politik pendidikan
4.      Untuk mengetahui pengaruh politik dalam pendidikan

BAB II
PEMBAHASAN
A.    Pengertian Politik Pendidikan
Istilah pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar “didik” (mendidik). Dalam pengertian yang sederhana dan umum makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma serta mewariskannya kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses pendidikan.
Sedangkan politik adalah proses pembentukan kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan,  khususnya dalam negara.
Dengan demikian, politik pendidikan ialah segala kebijakan pemerintah disuatu negara dalam bidang pendidikan yang berupa peraturan perundangan atau lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan demi tercapainya tujuan negara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka politik pendidikan mengandung lima hal, antara lain; yang pertama, politik pendidikan mengandung kebijakan pemerintah suatu negara yang berkenaan dengan pendidikan. Kedua, politik pendidikan bukan hanya berupa peraturan perundangan yang tertulis, melainkan juga termasuk kebijakan lainnya. Ketiga politik pendidikan ditujukan untuk mensukseskan penyelenggaraan pendidikan. Keempat, politik pendidikan dijalankan demi tercapainya tujuan negara, dan kelima, politik pendidikan merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan suatu sistem negara.

B.     Hubungan Antara Ilmu Politik Dengan Pendidikan
Pendidikan dan politik merupakan dua elemen yang sangat penting dalam sistem sosial politik suatu negara. Bila tidak ada pendidikan tidak akan ada orang-orang yang mampu menjalankan dan mengelola dunia pemerintahan ataupun dunia politik, dan sebaliknya jika tidak ada politik, pendidikan tidak akan mampu berjalan karena berkurangnya aspek-aspek pendukung seperti sarana dan prasana pendidikan yang disebabkan tidak adanya pengelola uang negara maupun kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya proses pendidikan. Selain saling berkaitan, kedua elemen ini  juga memiliki hubungan yang fungsional.
Perkembangan kegiatan-kegiatan dalam bidang pendidikan banyak dipengaruhi oleh para penguasa dan para penguasa memerlukan hubungan yang baik dengan institusi-institusi pendidikan untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Institusi pendidikan yang ada dalam masyarakat dapat berfungsi sebagai alat kekuasaan dalam upaya membentuk sikap dan keyakinan politik yang dikehendaki. Berbagai aspek pembelajaran, terutama kurikulum dan bahan-bahan bacaan, sering kali diarahkan atau dimasukkan konten-konten kepentingan politik tertentu misalnya, dijadikan sebagai media sosialisasi politik. Pemimpin politik sangat menyadari fungsi pendidikan dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Mereka melakukan berbagai cara untuk mengontrol sistem pendidikan dan memasukkan pesan-pesan politik melalui metode bahan ajar pendidikan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga pendidikan merupakan salah satu konstalasi politik. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan menjalankan sejumlah fungsi politik yang signifikan, yang terpenting dari fungsi-fungsi tersebut bahwa sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya menjadi agen-agen sosialisasi politik. Lembaga-lembaga pendidikan menjadi tempat dimana individu-individu, terutama anak-anak dan generasi muda, mempelajari sikap-sikap dan perasaan tentang sistem politik, dan sejenis peran politik yang diharapkan dari mereka.
Budaya politik dibentuk dan dikembangkan oleh pelaku politik dan apa yang akan ditentukan oleh pelaku politik sebagai ciri-ciri utama budaya politik mereka sampai batas tertentu, dipengaruhi oleh pendidikan mereka. Jadi hubungan antara budaya politik dan pendidikan bersifat tidak langsung. Ini berarti pendidikan tidak secara final membentuk pelaku politik. Akan tetapi, pendidikan memberi dasar-dasar kepada tiap calon pelaku politik.
Budaya politik seseorang atau masyarakat sebenarnya berbanding lurus dengan tingkat pendidikan seseorang atau masyarakat itu sendiri. Hal itu dapat dipahami dengan mengingat semakin tinggi kesempatan seseorang atau masyarakat mengenyam pendidikan, semakin tinggi pula seseorang atau masyarakat itu memiliki kesempatan memahami, membaca, mengevaluasi, sekaligus mengkritisi ruang idealitas dan realitas politik. Maka, kunci pendidikan politik masyarakat sebenarnya terletak pada politik pendidikan masyarakatnya itu sendiri.
Hubungan erat antara pendidikan dengan politik dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi perkembangan pendidikan. Dampak positif yang dapat dihasilkan dari hubungan keduanya adalah pemerintah sebagai pemegang peranan penting dalam politik dapat memberikan subsidi kepada pendidikan. Dengan adanya subsidi tersebut pendidikan bisa berkembang sebagaimana mestinya. Jika pemegang tanggung jawab pendidikan dalam politik tidak mempunyai kompeten dalam bidang pendidikan, maka sudah pasti ini sangat membahayakan pendidikan. Akan tetapi jika orang yang memegang amanah untuk mengembangkan pendidikan dalam sistem pemerintahan suatu negara adalah orang yang amanah serta mempunyai kapabilitas di bidang pendidikan maka ini sangat memungkinkan untuk memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pendidikan.
Maka pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku dan moralitas masyarakat di suatu Negara. Begitu juga sebaliknya, perilaku politik di suatu negara memberikan karakteristik pendidikan di negara tersebut.
Terlepas dari itu semua, Jika kita melihat realitas politik di Indonesia saat ini, maka hendaknya pendidikan dijadikan satu hal yang netral, ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan lembaga pendidikan sebagai penyalur dari kepentingan politik tertentu. Selain itu, jika pendidikan tidak dinetralisir dari dunia politik, maka kepentingan politik akan dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan. Dan ini akan memecahkan konsentrasi lembaga terhadap pendidikan, yang pada akhirnya akan merusak nilai-nilai mulia pendidikan.

C.     Fungsi Politik Pendidikan
Fungsi pendidikan politik sangat penting karena pendidikan politik meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik yang nantinya akan mendorong timbulnya kesadaran politik secara maksimal dalam suatu sistem politik.
Politik pendidikan mempunyai dua tujuan utama yaitu, pertama, fungsi pendidikan politik ialah untuk mengubah dan membentuk tata perilaku seseorang agar sesuai dengan tujuan politih yang dapat menjadikan setiap individu sebagai partisipan politik yang bertanggung jawab. Kedua, fungsi pendidikan politik dalam arti yang lebih luas untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang sesuai dengan tuntutan politik yang ingin diterapkan.
Inti dari pendidikan politik adalah mengenai bagaimana rakyat direkrut dan disosialisasikan. Maka, fungsi dari politik pendidikan adalah untuk menjelaskan proses perekrutan dan upaya sosialisasi terhadap rakyat untuk mengerti mengenai peranannya dalam sistem politik serta agar dapat memiliki orientasi pada sistem politik.
Fungsi yang disampaikan di atas terlihat lebih mengutamakan fungsi politik pendidikan dalam mengubah tatanan masyarakat yang ada menjadi lebih baik dan lebih mendukung tercapainya proses demokrasi. Sedangkan fungsi pendidikan politik bagi individu itu sendiri antara lain adalah:
1.      Peningkatan kemampuan individu agar setiap orang mampu berpacu dalam lalu lintas kemasyarakatan yang menjadi semakin penuh sesak oleh dampak-dampak dari berbagai macam-macam penyakit sosial.
2.      Fungsi pendidikan politik bagi individu yang tertera di atas tidak hanya mengubah individu itu sendiri tetapi juga membentuk individu yang baru. Dalam artian bahwa seorang individu dengan melalui pendidikan politik tidak hanya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang politik tapi juga mempunyai kesadaran dan sensitifitas dalam berpolitik yang direalisasikan dalam bentuk perbuatan yaitu dengan ikut berpartisipasi atau ditunjukkan dengan sikap dan perilaku politif yang lebih luas dalam usahanya untuk mencapai tujuan politik.

D.    Pengaruh Politik Dalam Pendidikan
Menurut Albernetty dan Combe, hubungan timbal balik antara pendidikan dan politik dapat terjadi melalui tiga aspek yaitu:
1.      Pembentukan sikap kelompok (Group Attitude)
Pembentukan sikap kelompok, dalam arti rakyat Indonesia telah menjadi korban imperialisme budaya, sehingga mereka cenderung menginginkan sistem pendidikan secara terpisah, maka dari itu timbul dua sistem yaitu:
§  Sistem keagaman Islam
§  Sistem non keagamaan Islam
Maka lahirlah sekolah Islam, sekolah Kristen dan lain-lain.
2.      Masalah pengangguran (Unemployment)
Dalam dunia politik seseorang itu disyaratkan harus mempunyai pendidikan yang cukup tinggi karena hanya publik yang terdidiklah yang di minta turut serta bertanggung jawab dalam pembangunan bangsa. Sedangkan bagi mereka yang berpendidikan rendah atau tidak mempunyai skill maka mereka dibiarkan menjadi pengangguran atau tidak diikutsertakan dalam proses pembangungan bangsa.
3.      Peranan politik kaum cendekiawan (The Political Role Of The Intelligentsia).
Dalam arti para cendekiawan mempunyai peranan penting dalam politik, karena merekalah salah satu yang menjalankan roda pemerintahan dan mereka pulalah yang mempengaruhi maju mundurnya politik dalam suatu Negara. Karena yang dinamakan cendekiawan pasti dia adalah orang yang berasal dari kalangan ilmuan pendidikan yang sangat baik. Sehingga dia memiliki peran dalam dunia politik, yang dimana proses dan lembaga-lembega pendidikan memiliki banyak dimensi dan aspek politik. Sedangkan lembaga-lembaga tersebut mempunyai fungsi penting dalam sistem politik dan terhadap perilaku politik dalam bentuk yang berbeda-beda.
Terdapat pula salah satu bukti pengaruh politik terhadap pendidikan yaitu berupa krisis yang dihadapi oleh Negara secara langsung dan vital, hal tersebut sangat mempengaruhi sistem pendidikan karena sistem pendidikan;
§  Menyediakan tenaga kerja terlatih dan menghasilkan pengetahuan teknis untuk sistem ekonomi.
§  Merupakan mekanisme yang nyaman, yakni dapat digunakan oleh Negara untuk mendomentrasikan kontrol rasional terhadap kejadian-kejadian ekonomi melalui perencanaan tenaga kerja dan rasio pengeluaran pribadi dan publik.
§  Merupakan agensi penting sosialisasi dalam rangka melegitimasi tatanan ekonomi dan politik.
§  Merupakan krusial dalam pengembangan motivasi dan komitmen dikalangan generasi muda.
Dari adanya bukti di atas terlihat jelas bahwa antara politik dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Walaupun pada dasarnya satu sama lain berlawanan arah, akan tetapi masing-masing mempunyai satu tujuan. Seperti halnya uang koin, antara lambang mata uang yang depan dengan yang belakang berbeda arah, tetapi kaduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Daftar Pustaka

Purwanto Nanang, Pengantar Pendidikan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014
Budiardjo Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2015

Tidak ada komentar: